Jelang SOTK Digelar, KPK Tangkap Bupati Klaten di Rumdin

KLATEN – Kabupaten Klaten geger. Bagaikan petir di siang bolong, tanpa ada mendung dan hujan, orang nomor 1 di Klaten diciduk aparat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di rumah dinas (rumdin), Jumat pagi, 30 Desember 2016, sekitar pukul 09.00 WIB. Bupati Klaten Hj Sri Hartini terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK atau diistilahkan “Tragedi OTT” yang menggemparkan negeri ini.

Kejadian ini telah membuat masyarakat Klaten sangat terpukul dan prihatin. Seakan tak percaya Bupati Klaten terlibat kasus penyuapan yang dilakukan oknum pejabat di Klaten. Pahit memang, meskipun di satu sisi penegakan hukum harus tetap ditegakkan. Siapapun yang telah melanggar hukum, harus menerima akibatnya.

Sri Hartini yang belum lama menjabat sebagai Bupati Klaten dengan dilantik di Semarang, Rabu pagi, 17 Februari 2016, harus menelan pil super pahit. Akibat diduga menyalahgunakan jabatan atau kedudukan dalam proses perubahan atau pergantian struktur organisasi tata kerja (SOTK) di Pemkab Klaten yang rencananya digelar Jumat malam, 30 Desember 2016, terpaksa harus ditunda sampai batas waktu tak ditentukan.

Bupati Klaten Hj Sri Hartini saat bertemu warga di rumah ambles di Trucuk, Klaten belum lama ini.

Pihak petugas KPK yang diduga telah mencium bau tak sedap di rumdin, selama dua-tiga hari ini telah memonitoring sejumlah gerak-gerik sejumlah pejabat di Klaten, termasuk kondisi rumdin menjelang pelaksanaan SOTK tersebut. Dari informasi yang dihimpun wartawan, ada seorang pejabat yang diduga mondar-mandir masuk-keluar rumdin bupati dan sepertinya sedang mencari sisik melik situasi di rumdin jelang SOTK.

Dan kemampuan Tim Divisi Penindakan KPK dengan mensinergiskan potensi yang ada di Klaten, telah mengendus adanya permainan uang atau suap dalam proses pengisian atau menempati jabatan di lingkungan Pemkab Klaten. Ketika oknum pejabat di Klaten masuk ke rumdin, petugas KPK langsung masuk rumdin dan menangkap tangan pejabat tersebut bersama barang bukti yang akan diserahkan kepada Bupati Klaten.

Tanpa banyak bicara, Tim Divisi Penindakan KPK langsung melakukan penggeledahan seluruh isi rumdin Bupati Klaten. Namun sebelum ada penggeledahan ini, KPK telah menggelar operasi tangkap tangan (OTT) kepada salah satu petugas Satpam Sukarno alias Mbekur di kediamannya di Dukuh Jotang, RT 9/RW 4, Desa Kradenan, Kecamatan Trucuk, Klaten, Jumat pagi (30/12), sekitar pukul 07.30 WIB.

Sekda Klaten H Jaka Sawaldi usai ditemui wartawan setelah penyegelan ruang kerjanya oleh KPK.

Setelah OTT atas nama Mbekur yang juga bekerja sebagai Satpam SMK Negeri 1 Trucuk ini, Tim KPK langsung meluncur ke rumdin Bupati. Dan di rumdin langsung melakukan penggeledahan dan sejumlah barang bukti Selanjutnya Sekitar pukul 11.50 WIB, Tim KPK meninggalkan rumdin Bupati Klaten dengan membawa sejumlah tersangka dan barang bukti berupa uang tunai sekitar Rp2 milyar.

Dan di halaman rumdin bupati, petugas KPK telah menyegel sebuah mobil dinas yang biasa digunakan untuk kegiatan keseharian yang mendukung tugas bupati dengan plat nomor merah AD-100-C. Lalu, tim KPK meluncur ke Kantor Pemkab Klaten dengan menyisir ruangan pejabat. Tim KPK langsung melakukan penyegelan ruang kerja Bupati Klaten, ruang kerja Sekretaris Daerah (Sekda) Klaten H Jaka Sawaldi, ruang kerja Sartiyasto (Kepala BKD Klaten), serta ruang kerja-almari Slamet (Kabid Mutasi BKD Klaten).

Kemudian, Tim KPK yang telah menggelar OTT ini langsung membawa sejumlah pejabat dan warga sipil dalam kasus suap ini bersama barang bukti ke Jakarta. Sejumlah pejabat yang dibawa ke Kantor KPK Jakarta Bupati Klaten Hj Sri Hartini SE, Kabid Pendidikan Dasar Disdik Klaten Bambang Teguh Setyo, Kabid Mutasi BKD Klaten Slamet, Kasi SMP Disdik Klaten Suramlan, Ajudan Bupati Nina Puspitarini, Panca Wardhana (staf honorer), Satpam Rumdin Bupati Sukarno alias Mbekur, dan Sunarso (sopir swasta).

Ruang pendapa Pemkab Klaten sedang dipersiapkan untuk SOTK, tapi diundur gara-gara kasus OTT ini.

“Belum ada berita apapun, malahan dapat berita dari temen-temen (wartawan). Kami yang jelas kaget, dan baru tahu dari informasi wartawan. Ya biarkan proses hukum ini berjalan apa adanya,” jelas Sekda Klaten H Jaka Sawaldi. Dan akibat penangkapan ini, rencana gelaran SOTK di pendapa diundur, sebab Bupati Hj Sri Hartini belum menandatangani SOTK ini.

Saat ditemui wartawan, Jaka Sawaldi mengaku sedang menggelar koordinasi dengan Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan atau Baperjagat Pemkab Klaten Jumat siang, usai penyegelan sejumlah ruang kerja tersebut. Karena memang bupati belum tandatangan, maka terpaksa agenda Pelantikan/Pengukuhan Pejabat Eselon 2, 3, 4 dan 5 yang berjumlah sekitar 850 orang di pendapa Klaten, diundur. Jaka Sawaldi pun mengeluarkan surat atas nama bupati dengan nomor surat 800/4022/10 tanggal 30 Desember 2016.

Kata Jaka, imbasnya, puluhan juta anggaran yang dikhususnya demi suksesnya acara ini memang mubadzir. Termasuk untuk perbaikan lampu pendapa yang sudah rusak, sewa kursi, pasang terop di sisi kanan dan kiri pendapa, dan juga pembelian 1200 snack atau makanan ringan yang diperuntukkan bagi peserta dan tamu undangan.

Rumdin Bupati Klaten sekarang sepi dan ditutup rapat oleh petugas keamanan setempat.

Informasi yang ada, ribuan snack yang telah dipesan tersebut lalu dibagikan secara cuma-cuma ke panti asuhan dan panti jompo di sekitar kota Klaten. Harga per kardusnya atau satu kardus snack harganya Rp12.500 dan semua snack ini biar tak mubadzir dibagikan ke panti terdekat. Untuk gelaran acara pelantikan SOTK yang rencana digelar di Pendapa Pemkab Klaten dianggarkan sekitar Rp30 juta.

Terpisah, Gubernur Jawa Tengah Ir H Ganjar Pranowo mengaku sangat geram dengan ulah Hj Sri Hartini bersama oknum pejabat yang menyuap AD1 yang terbukti terkena OTT pihak KPK. Terlihat saat diwawancarai wartawan, wajah Ganjar Pranowo sangat kecewa berat, sebab Sri Hartini ini merupakan salah satu Kepala Daerah yang ikut menandatangani Pakta Integritas bersama KPK di Jakarta.

“Saya telepon ketua DPRD-nya tapi belum nyambung, coba Wakil Bupati, Pak Sekda tidak nyambung,” jelas Ganjar kepada awak media di kompleks Gubernuran Jateng, di Jalan Pahlawan, Semarang, Jumat siang (30/12). Ganjar menilai, Bupati Klaten ini telah mengencingi keputusan sendiri, sebab telah membubuhkan tanda tangan penolakan suap, tapi malah melanggar pakta integritas bersama KPK, dan hal ini bagi Ganjar sangat memalukan.

Wartawan kuli tinta di Klaten dan luar Klaten kebut berita mengekspose “Tragedi OTT di Klaten” ini. 

Bupati Klaten ini ternyata juga langsung disikapi Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Hj Megawati Soekarnoputri dengan memecatnya dari keanggotaan PDI Perjuangan dengan sikap tegas langsung dibuat surat pemecatan yang turun Jumat siang itu juga. Dan di media sosial, surat pemecatan bupati Klaten telah beredar luas dan masyarakat bisa mengetahuinya.

Kalau ada kader PDI Perjuangan terkena OTT pihak KPK, DPP PDIP tak memberi ampun lagi dan tegas sikapnya. Meskipun Bupati Hj Sri Hartini dikenal dekat dengan Megawati, tapi tetap surat itu tetap dikeluarkan. Klaten saat ini sedang digelayuti langit mendung pekat, seakan ikut merasakan kesedihan masyarakat atas peristiwa ini.

Dari sejumlah agenda TP4D Kabupaten Klaten yang mengajak masyarakat, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak korupsi dan mentradisikan saling suap-menyuap, benar-benar ikut terpukul. Dengan peristiwa ini, para pejabat ASN, Kepala Desa dan siapa saja yang punya jabatan, harus nyata-nyata katakan “Tolak Suap” seperti yang terpasang di setiap sudut ruang Kantor/Dinas Pemkab Klaten, termasuk di kantor Kecamatan dan Kantor Desa. (dulkim)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *