Bakri Ajak Para Penghulu Kemenag Laporkan Gratifikasi ke KPK

KLATEN (kabarepiye.com) – Termotivasi dari keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di negeri ini, membuat Abdurrahman Muhammad Bakri SHI (35 th), penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trucuk, Klaten, sejak tahun 2015, mulai membuat laporan gratifikasi ke KPK.

Kepala Kemenag Klaten Drs H Masmin Afif MAg didampingi Kasi Binmas Islam Kemenag Klaten Hartanto menyatakan senang dengan semangat Bakri sejak tahun 2015 telah melaporkan sekitar 59 kali gratifikasi hingga tahun 2018.

Di depan sejumlah awak media di ruang kerjanya, Jumat siang, 23 Maret 2018, Kepala Kemenag Klaten menyampaikan keseriusan dan komitmen dalam mengawal roda pemerintahan yang bersih dari unsur korupsi.

“Langkah Bakri ini menjadi keteladanan bagi jajaran abdi masyarakat di lingkup Kemenag Klaten dan jajaran ASN di seluruh negeri ini. Kemenag juga telah mendapatkan satu komitmen dalam mewujudkan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik yang ditandatangani di Jakarta, 12 Desember 2017 oleh Ketua KPK Agus Rahardjo,” tandas Masmin.

Atasan Bakri, Kepala KUA Kecamatan Trucuk, Drs H Agus Krisnadi MM, sangat mendukung langkahnya.

Bakri, biasa disapa, memberanikan diri melaporkan perolehan gratifikasi selama pelayanan sejak tahun 2015 sampai sekarang ini. Orangtuanya, Munasir dan Siti Farida, juga mendukung langkahnya melaporkan gratifikasi saat pelayanan sebagai penghulu.

Dia tinggalnya di Perumahan Kalikotes Baru No 137, Klaten dan selama ini eksis mengabdi dengan sepenuh hati. Kedua orangtuanya selalu mendorongnya untuk berbuat yang terbaik bagi negeri, termasuk tidak neka-neko dan tetap mengikuti aturan.

Dalam mengabdi selama ini, Bakri berusaha berpegang teguh pada Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2014 terkait aturan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Biaya Nikah dan Rujuk di Luar KUA Kecamatan yang ditandatangani Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin pada 13 Agustus 2014.

Dikatakan, dalam peraturan tersebut, untuk pernikahan tidak ditarik dana alias gratis. Namun, pencatatan nikah di luar KUA akan dikenai biaya sebesar Rp 600.000. Biaya tersebut sudah termasuk transportasi dan administrasi yang dikeluarkan penghulu untuk menikahkan calon pengantin.

Suasana kantor KUA Kecamatan Trucuk yang selalu setia melayani ummat, tempat Bakri mengabdi.

Usai menikahkan warga, Bakri selalu mengumpulkan uang yang diberikan warga usai menikah. Katanya mudah sekali melaporkan gratifikasi ke KPK. Caranya mengunduh blangko di website KPK, dan mengisi laporan. Blangko tersebut discanning dan dikirim melalui alamat e-mail KPK. Setelah dinyatakan oleh KPK bahwa uang gratifiksi itu milik negara, kemudian uang itu ditransfer melalui rekening KPK.

“Buat teman-teman penghulu, mari bekerja atau melayani masyarakat dengan apa adanya, sesuai aturan yang ada. Jika ada gratifikasi, bisa laporkan ke KPK dan rejeki itu sudah diatur sama Allah SWT,” pesan Bakri.

Sebelum mengabdi di KUA Trucuk, Bakri mengabdi di KUA Prambanan, KUA Gantiwarno, Staf Kemenag Klaten, penghulu KUA Jatinom dan penghulu di KUA Trucuk. Kepala KUA Kecamatan Trucuk, Drs H Agus Krisnadi MM, sangat bangga dengan langkah Bakri dan hal ini juga memberikan motivasi dalam mengabdi. (dulkim)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *